Majapahittv.com,Jakarta – Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera memeriksa Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), Royke Tumilaar. Desakan ini muncul terkait dugaan keterlibatan BNI dalam kasus penyelewengan dana sebesar Rp365 miliar yang melibatkan platform Koin P2P (KoinWorks).
Pernyataan Ketua Umum KNPI: “KNPI meminta kepolisian segera memeriksa dan menahan Dirut BNI Royke Tumilaar karena turut bertanggung jawab sebagai pihak pemberi pinjaman kepada KoinWorks,” ujar Haris Pertama dalam pernyataan persnya di Jakarta, Selasa (10/12). Haris juga menyatakan bahwa KNPI akan melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) jika tidak ada tindakan hukum yang cepat dari pihak terkait.
Penyimpangan Dana BNI: Kasus ini mencuat setelah diketahui bahwa salah satu peminjam di platform Koin P2P, Michael Timothy Hardjadinata, melakukan penipuan dengan menggunakan data KTP palsu untuk mendapatkan pinjaman senilai Rp365 miliar. Hingga kini, baru sekitar Rp75 miliar yang berhasil dikembalikan, sementara sisanya masih belum terbayar.
Pernyataan KNPI tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Negara: Menurut Haris, sebagai bank milik negara, BNI memiliki kewajiban untuk mengelola dana secara akuntabel. “Jika ditemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana, hal tersebut berpotensi menjadi tindak pidana korupsi,” katanya. Haris juga menekankan bahwa sebagai lender atau pemberi pinjaman, BNI harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, karena dana yang dipinjamkan merupakan uang negara.
Kolaborasi antara BNI dan KoinWorks: Platform KoinWorks, anak usaha Koin P2P, sebelumnya menjalin kerja sama dengan BNI untuk menyalurkan pinjaman modal kerja bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kolaborasi ini bahkan menghasilkan layanan seperti NEO Card yang diklaim memberikan akses keuangan kepada lebih dari 65 juta pelaku usaha kecil di Indonesia.
Namun, dengan munculnya kasus penyelewengan ini, peran BNI sebagai pemberi pinjaman menjadi sorotan. “BNI harus bertanggung jawab atas kerugian ini karena dana yang dipinjamkan adalah dana negara,” ujar Haris.
Tindak Lanjut dan Aksi KNPI: Haris menegaskan bahwa jika aparat penegak hukum tidak segera mengambil langkah hukum yang tegas, KNPI akan melakukan aksi untuk mendesak agar Royke Tumilaar segera ditetapkan sebagai tersangka. “Kami tidak akan tinggal diam. Jika Kepolisian, Kejagung, dan KPK lamban, KNPI siap turun ke jalan untuk menuntut kejelasan dalam penanganan kasus ini,” tegasnya. Haris menyebutkan bahwa langkah ini penting demi menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana negara.
Kasus penyelewengan dana di platform KoinWorks yang melibatkan BNI ini menjadi perhatian publik. KNPI berharap aparat penegak hukum dapat segera bertindak untuk mengusut tuntas kasus ini, dan memastikan bahwa pengelolaan dana negara dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
(Kelana Peterson) @ Ig : Kelana luntang lantung
